Sertifikasi

Lembaga sertifikasi produk BBIHP LSPro BBIHP Makassar memberikan layanan sertifikasi bagi kepastian mutu produk dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ruang Lingkup Sertifikasi: 

  1. SNI 01-3551-2000: Mi Instan
  2. SNI 01-3553-1996 : Air Minum Dalam Kemasan                                                
  3. SNI 01-3556-2000: Garam Konsumsi Beryodium                                                      
  4. SNI 01-3751-2000: Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan
  5. SNI 02-2801-1998: Pupuk Urea
  6. SNI 02-2803-2000: Pupuk NPK Padat
  7. SNI 02-3769-1995: Pupuk SP-36

Adapun alur proses penerbitan SPPT SNI dilakukan berdasarkan SK Ka. BPPI No. 247/BPPI/X/2008 sebagai berikut:

Pendaftaran dilakukan di Unit Pelayanan Jasa Teknis  BBIHP Makassar dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan, yaitu:

  1. Fotokopi  Akte Notaris Perusahaan
  2. Fotokopi Izin Usaha Industri, SIUP, TDP, SITU, SIUI (Ruang lingkup harus  sesuai dengan produk yang  dimohonkan)
  3. Fotokopi NPWP
  4. Fotokopi sertifikat Merek dari ditjen HAKI
  5. Surat pelimpahan merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (hanya bila merek bukan milik sendiri)
  6. Struktur Organisasi perusahaan  yang disahkan
  7. Surat Penunjukkan Wakil Manajemen
  8. Biodata Wakil Manajemen
  9. Skematis Diagram Alur Proses Produksi
  10. Daftar Induk Dokumen Sistem  Manajemen Mutu  (daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja  dan Formulir untuk Sistem Manajemen Mutu)
  11. Pedoman Mutu dan Prosedur Kerja yang telah disahkan
  12. Fotokopi  Sertifikat Sistem  Manajemen Mutu (bila ada)
  13. Tata cara pembubuhan tanda SNI dan kode lembaga LSPro BBIHP Makassar (LSPr - 018 - IDN) (contoh label produk)
  14. Fotokopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan  inspeksi /pengujian (untuk AMDK)
  15. Surat Permohonan SPPT SNI (F. OP-01).
  16. Daftar Berkas Permohonan (F.OP-02)
  17. Formulir Permohonan (F.OP-03)
  18. Pengendalian Mutu Produk (F.OP-04)
  19. Pengendalian Bahan Baku/Penolong (F.OP-05)
  20. Proses Produksi & Pengendalian Mutu (F.OP-06)
  21. Peralatan Produksi (F.OP-07)
  22. Peralatan Inspeksi (F.OP-08)
  23. Pernyataan Kesesuaian (F.OP-11)
  24. Tanda Terima Berkas Permohonan (F.OP-12)
  25. Fotokopi SIPA/Surat Izin  Kerjasama dari PDAM atau yang setara lainnya atau surat keterangan kerjasama Perusahaan Pemohon SPPT SNI  dengan perusahaan pemegang SIPA untuk Air Baku (untuk AMDK)
  26. Fotokopi Sertifikat Hasil Uji Air Baku terhadap Permenkes Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002  Lampiran II : Persyaratan Air Baku (untuk AMDK).
  27. Fotokopi SPPT SNI (Perpanjangan/Resertifikasi)

Kelengkapan formulir permohonan SPPT SNI dapat didownload DISINI


PROSEDUR PENGHENTIAN, PENGURANGAN LINGKUP, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SPPT SNI

A.  Prosedur Penghentian SPPT SNI

1.  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dihentikan apabila:

  • Masa berlaku telah berakhir
  • Pelanggan tidak memperpanjang SPPT SNI
  • Perusahaan meminta penghentian SPPT SNI
  • Produk yang bersangkutan sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.
  • Perusahaan bangkrut.

2.  Pemberitahuan tentang penghentian SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Sertifikasi kepada perusahaan yang bersangkutan.

3.  Surat Pemberitahuan Penghentian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.

4.  Biaya sertifikasi tidak dapat dikembalikan dan pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPro BBIHP Makassar.

5.  Perusahaan yang telah dihentikan SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNI pada produknya atau kemasannya. Apabila perusahaan tersebut telah melakukan pembenahan dalam penerapan standar dan sistem yang digunakan, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.

B.  Pengurangan Lingkup Sertifikasi

1.  Bila ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi ditemukan berdasarkan bukti, baik sebagai hasil survailen atau kegiatan yang lain, LSPro BBIHP Makassar mempertimbangkan dan menetapkan tindakan yang sesuai seperti pengurangan lingkup sertifikasi untuk menghapus varian produk yang tidak sesuai

2.  Jika ruang lingkup sertifikasi dikurangi, LSPro BBIHP Makassar akan mengambil tindakan yang ada dalam skema sertifikasi dan akan membuat seluruh modifikasi yang dibutuhkan untuk dokumen sertifikat, informasi publik,kewenangan untuk penggunaan tanda, dan lain-lain untuk memastikan ruang lingkup sertifikasi dikurangi secara jelas dikomunikasikan kepada pelanggan.

C.  Prosedur Pembekuan SPPT SNI

1.  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dibekukan apabila:

  • Perusahaan tidak bersedia disurvailen.
  • Perusahaan tidak menutup ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit.

2.  Pemberitahuan tentang pembekuan SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Pengawasan dan Pemeliharaan Pelanggan. Apabila 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo survailen perusahaan belum menanggapi surat pemberitahuan survailen atau belum disurvailen maka akan diberikan surat teguran.

3.  Surat teguran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali. Batas waktu teguran pertama untuk ditindak lanjuti selama 1 (satu) bulan, teguran kedua selama 1 (satu) bulan dan teguran ketiga selama 1 (satu) bulan dan apabila Perusahaan masih juga tidak mengindahkan teguran tersebut LSPro BBIHP Makassar akan membekukan SPPT SNI yang dimiliki oleh Perusahaan.

4.  Pembekuan SPPT SNI berlangsung selama 3 bulan.

  • Apabila dalam waktu 3 bulan perusahaan mampu memperbaiki, maka SPPT SNI akan diaktifkan kembali.
  • Apabila dalam waktu 3 bulan perusahaan tidak menindaklanjuti, maka SPPT SNI akan dicabut.

5.  Surat Pemberitahuan Pembekuan SPPT SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.

6.  Perusahaan yang telah dibekukan SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNI dan kode lembaga pada produknya atau kemasannya.

D.  Prosedur Pencabutan SPPT SNI

1.  Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dicabut apabila pelanggan tidak menindaklanjuti Surat Pembekuan SPPT SNI.

2.  Pemberitahuan tentang pencabutan SPPT SNI disampaikan oleh Urusan Pengawasan dan Pemeliharaan Pelanggan1 bulan setelah Surat Peringatan III.

3.  Surat Pemberitahuan Pencabutan SPPT SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada.

4.  Perusahaan yang telah dicabut SPPT SNI-nya dilarang mencantumkan tanda SNI dan kode lembaga  pada produknya atau kemasannya.

Prosedur Penghentian, pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan SPPT SNI selengkapnya dapat didownload DISINI


PROSEDUR PENANGANAN BANDING, KELUHAN DAN PERSELISIHAN LSPRO

1.  Keluhan yang diterima dari pelanggan atau pihak lain, dicatat dalam Formulir Daftar Pengaduan Keluhan dan Banding (F.OP-30) dan dilaporkan kepada Manajer Operasional dan selanjutnya ke Pimpinan Puncak.

2.  Pimpinan Puncak bersama para manajer LSPro BBIHP Makassar, mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian, kemudian menentukan tindakan perbaikan.

3.  Manajer Operasional dan Manajer Pemasaran da Kerjasama  menindaklanjuti tindakan perbaikannya serta memantau keefektifannya serta menyampaikan hasil tindakan perbaikan kepada pelanggan.

4.  Apabila pelanggan  tidak puas dapat mengajukan banding secara tertulis yang diterima Manajer Pemasaran dan Kerjasama kemudian disampaikan kepada manajer Operasional  dan pimpinan Puncak untuk ditindaklanjuti.

5.  Pimpinan Puncak membentuk Tim Banding.

a)  Kualifikasi Tim Banding adalah

  • Pendidikan minimal Sarjana
  • Salah satu anggota tim memahami pengendalian mutu, proses produksi, sistem manajemen mutu dan standar produk.
  • Salah satu anggota tim memahami mengenai peraturan hukum
  • Setiap personil Banding tidak terlibat dalam kegiatan pemasok yang mengajukan banding dalam 2 (dua) tahun terakhir dan menandatangani formulir Pernyataan kerahasiaan, bebas dari tekanan komersial dan Konflik kepentingan kepentingan.

b)  Tim Banding beranggotakan 3 (tiga) orang yang komposisinya sebagai berikut

  • 1 (satu) orang memahami mengenai pengendalian mutu, proses produksi produk yang dalam banding. Ditunjuk, personil BBIHP Makassar yang bukan personil LSPro.
  • 1 (satu) orang memahami Sistem Manajemen Mutu yang diacu perusahaan dan standar produk. Ditunjuk BBIHP Makassar atau personil LSPro BBIHP Makassar yang dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak terlibat dalam kegiatan Pelanggan yang mengajukan banding.
  • 1 (satu) orang memahami mengenai peraturan hukum. Ditunjuk personil BBIHP Makassar 

6.  Tim  Banding mengadakan Rapat Banding sebagai berikut :

  1. Pimpinan Puncak mengundang rapat anggota Banding, yang dipimpin  oleh Ketua Banding (Ketua ditetapkan oleh anggota Banding) dengan menggunakan Formulir Undang rapat (F.OP-18) dan mengisi Daftar Hadir menggunakan Formulir  Daftar Hadir Rapat (F.OP-19). Jika diperlukan Tim Banding dapat mengundang personil LSPro BBIHP Makassar yang terkait atau pihak yang mengajukan banding untuk dimintai penjelasan, namun tidak diperkenankan mengikuti pengambilan keputusan rapat.
  2. Keputusan rapat diambil secara musyawarah. Apabila tidak tercapai secara musyawarah, keputusan dilakukan secara voting.
  3. Keputusan rapat ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Banding dan disampaikan kepada Pimpinan Puncak untuk ditindaklanjuti.
  4. Semua rekaman rapat Banding disimpan dan dipelihara oleh Wakil Manajemen.

7.  Manajer Operasional menyampaikan hasil keputusan rapat yang telah disetujui kepada pelanggan.

8.  Apabila pelanggan tidak puas sehingga terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dibawa ke pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi Makassar. Keputusan pengadilan merupakan keputusan final yang harus ditaati kedua belah pihak.

9.  Terhadap hasil keputusan yang menyatakan LSPro BBIHP Makassar bersalah, maka harus dilakukan perbaikan sesuai Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

Prosedur penanganan banding, keluhan dan perselisihan LSPro selengkapnya  dapat didownload DISINI

ALAMAT

  • Jl. Prof.DR.Abdurrahman Basalamah No. 28
    Makassar - Indonesia
  • Email: bbihp@bbihp.kemenperin.go.id
  • Website: www.bbihp.kemenperin.go.id
  • Telepon: 0411-441207